Selamat Datang di Website Resmi SATPOL PP JEMBER - Melayani dengan Humanis, Tegas, dan Terpercaya
22 Dec 2025 Telah Dilihat 64 kali
Jember, 22 Desember 2025 — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kejaksaan Negeri Jember melaksanakan Operasi Gabungan (Osgab) penertiban kepatuhan pajak daerah pada Senin (22/12/2025). Kegiatan ini menyasar sejumlah wajib pajak yang tercatat memiliki tunggakan pajak, khususnya di sektor perhotelan dan usaha kuliner.
Dalam operasi tersebut, tim gabungan mendatangi beberapa lokasi usaha, di antaranya Hotel Java Lotus, Eterno Cafe, Food Gasm Bistro, serta beberapa tempat usaha lainnya. Osgab ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus penegakan terhadap kewajiban pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Kabupaten Jember.
Kasatpol PP Kabupaten Jember menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata bersifat represif, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada para pelaku usaha.
“Operasi gabungan ini merupakan upaya bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Bapenda Kabupaten Jember menyampaikan bahwa masih ditemukan sejumlah wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan. Melalui Osgab ini, para pelaku usaha diberikan pemahaman, teguran, serta kesempatan untuk segera melunasi tunggakan pajak yang ada.
Kejaksaan Negeri Jember yang turut terlibat dalam kegiatan tersebut menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum di bidang pajak daerah. Kehadiran Kejaksaan diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan dan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya.
Satpol PP Kabupaten Jember menegaskan akan terus bersinergi dengan Bapenda dan Kejaksaan dalam menjaga ketertiban umum serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Ke depan, operasi serupa akan terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, adil, dan berkeadilan.
